MEDAN -Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri "menantang" Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa laporan harta kekayaannya. Ia siap untuk dipanggil dan diperiksa serta memberikan penjelasan.
Pernyataan itu disampaikan Zakky Shahri melalui anggota DPRD Misnan Al Jawi saat menerima unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Persatuan Pemuda MAS Sumatera Utara, Senin (7/7) di gedung DPRD DS Lubuk Pakam.
"Saya ditugaskan Ketua DPRD Pak Zakky Shahri untuk menemui adik-adik mahasiswa. Beliau mempersilahkan aparat penegak hukum untuk memeriksa dan menelusuri harta kekayaannya.
Dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka nantinya bisa diketahui dengan jelas, kenapa laporan harta kekayaannya bisa naik atau turun," tegas Misnan Al Jawi yang mengaku bersama Yan Purba dari fraksi Gerindra ditugasi Ketua DPRD untuk menyampaikan jawaban kepada mahasiswa.
Dikatakan Misnan, Ketua DPRD tidak bisa hadir secara langsung menemui mahasiswa termasuk untuk memberikan klarifikasi atau jawaban tentang penurunan LHKPN.
Sebab yang bisa meminta hal tersebut adalah aparat penegak hukum dan yang terkait, bukan kepada publik termasuk dirinya sebagai anggota dewan apalagi kepada mahasiswa pengunjuk rasa
Ditegaskan Misnan, Pak Zakky tadi juga berpesan untuk menyampaikan bahwa LHKPN dirinya telah dilaporkan sejak 2019 setelah dirinya duduk sebagai anggota dewan. "Jadi beliau bukan melaporkan LHKPN mulai 2023, tetapi sejak 2019," ungkap Misnan.
Ketua Umum DPW Persatuan Pemuda MAS Sumatera Utara M Zulfahri Tambusai SH langsung menanggapi jawaban ketua DPRD yang disampaikan melalui anggota dewan Misnan Al Jawi.
"Kami mahasiswa menerima tantangan dari Ketua DPRD Zakky Shahri. Dan saat ini juga setelah aksi demo di dewan, kami akan mendatangi kantor Kejari Deli Serdang membuat laporan resmi agar pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan atas harta kekayaan Zakky Shahri sesuai pernyataannya tadi," tegas M Zulfahri Tambusai.
Sebelumnya koordinator lapangan aksi Ardiansyah Sitorus dalam orasinya mempertanyakan penurunan drastis LHKPN Zakky Shahri dari Rp21 M pada 2022 menjadi Rp5 M pada LHKPN 2023.
"Kami mencurigai ada laporan harta kekayaan yang disembunyikan dan itu jelas melanggar peraturan serta merugikan negara. Kami minta klarifikasi secara langsung dari Pak Zakky Shahri," tegas Ardiansyah Sitorus.
Massa mahasiswa kecewa karena Zakky Shahri hanya mengutus dua anggota dewan menemui pengunjuk rasa. Mereka menegaskan akan langsung menjawab tantangan ketua dewan dengan membuat pengaduan resmi ke Kejari Deli Serdang termasuk ke depannya akan melaporkan ke Kejati, Kejagung bahkan KPK RI.*