NIAS BARAT -Kasus dugaan penggelapan dana pembangunan tangki septik individu di Desa Hayo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2024 resmi memasuki babak baru.
Setelah proses mediasi yang difasilitasi Camat Mandrehe gagal mencapai kesepakatan, Bupati Nias Barat memutuskan untuk melimpahkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Proyek senilai Rp672 juta, yang mencakup pembangunan 56 unit MCK, diduga bermasalah terutama pada tahap pencairan dana ketiga. Dana yang semestinya disalurkan kepada penerima manfaat untuk penyelesaian pembangunan MCK, tidak diterima utuh oleh masyarakat, memunculkan dugaan kuat adanya penyelewengan.
Pihak Polres Nias menyatakan kesiapannya untuk menangani kasus ini jika pelimpahan resmi dilakukan. Melalui Humas Polres, Aipda M. Motivasi Gea, menyampaikan komitmen penegak hukum dalam mendukung transparansi penggunaan dana pembangunan desa.
"Kami terbuka dan siap melayani laporan dari masyarakat, apalagi jika pelimpahan kasus ini sudah resmi dari Bupati," ujar Gea saat dikonfirmasi, Jumat (4/7/2025).
Dugaan penggelapan ini menambah deret kasus penyalahgunaan dana desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan berbasis masyarakat. Praktik-praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Nias Barat pun menegaskan bahwa pelimpahan kasus ke APH merupakan langkah serius dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan desa.
Masyarakat Nias Barat kini menanti langkah konkret dari penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan ini. Harapannya, proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan, serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari dana pembangunan rakyat.*