JAKARTA -Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, akhirnya angkat suara terkait beredarnya surat berkop Kementerian UMKM yang meminta sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Eropa mendampingi istrinya, Agustina Hastarini, selama melakukan perjalanan ke Benua Biru.
Maman menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan arahan, perintah, maupun disposisi untuk surat tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui asal usul dokumen yang kini telah beredar luas.
"Saya tidak pernah ada perintah dari saya. Tidak ada pernah disposisi dari saya. Tidak ada arahan apapun. Jadi saya merasa tidak tahu-menahu mengenai dokumen tersebut," kata Maman di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).
Maman memang tidak membantah bahwa istrinya tengah berada di Eropa. Namun ia menyatakan bahwa perjalanan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas sebagai istri pejabat negara, melainkan sebagai ibu yang mendampingi anak mereka mengikuti lomba budaya internasional.
"Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP mengikuti pertandingan misi budaya," ungkap Maman.
Ia juga memastikan tidak ada satu rupiah pun dana negara yang digunakan dalam perjalanan tersebut. Seluruh biaya perjalanan — mulai dari tiket, akomodasi hingga uang makan — telah dibayar dari rekening pribadi istrinya sejak bulan Mei 2025.
"Satu rupiah pun tidak ada uang dari negara. Satu rupiah pun tidak ada dari pihak lain," tegasnya.
Surat yang dipermasalahkan memiliki kop resmi Kementerian UMKM, bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025, tertanggal 30 Juni 2025, dan ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian, atas nama Arif Rahman Hakim. Surat itu dialamatkan kepada tujuh perwakilan diplomatik RI di Eropa: KBRI Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta KJRI Istanbul, dan berisi permohonan dukungan selama istri menteri berada di negara-negara tersebut.
Namun Maman menegaskan, ia telah melaporkan seluruh dokumen perjalanan istrinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban moral.
"Saya tidak lapor-lapor di media, saya langsung datang ke KPK. Semua dokumen sudah saya sampaikan dan diterima dengan baik," ucapnya.
Meski telah memberikan klarifikasi, isu ini menyorot perhatian publik terkait etiket penggunaan fasilitas negara, terutama dalam konteks pejabat negara dan keluarganya. Banyak pihak mendesak agar Kementerian UMKM melakukan audit internal untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran administratif atau penyalahgunaan simbol negara, termasuk kop surat resmi.*
(d/j006)