JAKARTA -Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi mengumumkan bahwa Letnan Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya akan kembali berdinas aktif di lingkungan TNI setelah mengakhiri masa tugasnya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan perundang-undangan dan dedikasi Letjen Novi Helmy terhadap institusi militer.
"Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI. Atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel, maka TNI menerima kembali Letjen Novi Helmy Prasetya yang memutuskan melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI," ujar Kristomei pada Jumat (4/7/2025).
Ia menambahkan, penugasan Letjen Novi Helmy sebelumnya sebagai Dirut Perum Bulog adalah bagian dari dukungan TNI terhadap kebijakan strategis pemerintah. Penugasan tersebut dilakukan atas permintaan resmi dari Kementerian BUMN dan mendapat persetujuan Panglima TNI.
Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit aktif yang ditugaskan di luar 14 instansi yang diatur undang-undang, wajib mengundurkan diri atau pensiun dini. Dalam hal ini, Letjen Novi Helmy memilih untuk tetap mengabdi di TNI.
Atas keputusan tersebut, Panglima TNI mengirim surat kepada Menteri BUMN pada 5 Juni 2025, yang berisi permohonan penarikan Letjen TNI Novi Helmy dari penugasan di Bulog. Kementerian BUMN merespons dengan persetujuan resmi melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tertanggal 30 Juni 2025, menandai berakhirnya penugasan sang jenderal di lembaga pangan negara itu.
Perum Bulog sendiri mengapresiasi dedikasi Letjen Novi Helmy selama menjabat, yang telah mencatat sejumlah capaian penting dalam memperkuat peran Bulog sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
TNI menegaskan bahwa pengembalian Letjen Novi Helmy adalah bagian dari komitmen terhadap profesionalisme, pembinaan personel, dan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus menunjukkan keselarasan antara institusi militer dan program strategis nasional.*
(d/J006)