DELI SERDANG – Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Deli Serdang memadati halaman kantor DPRD pada Jumat (4/7/2025).
Massa menyuarakan tuntutan atas lambannya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Aksi damai yang diinisiasi oleh Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) ini juga menyoroti persoalan kesejahteraan yang masih jauh dari layak.
Dengan spanduk dan poster tuntutan, para anggota BPD menyerukan pentingnya percepatan agenda pembahasan APBD Perubahan serta perbaikan penghasilan tetap mereka.
"Kami datang ke sini dengan niat baik. Kami sedih melihat adanya kegaduhan antara DPRD dan Bupati yang berisiko membuat masyarakat sengsara," ujar Umar, Bendahara PABPDSI Deli Serdang, dalam orasinya.
Saat ini, Ketua BPD hanya menerima honor sekitar Rp850 ribu per bulan, sementara anggotanya bahkan lebih rendah, yakni sekitar Rp500 ribu.
Kondisi ini dianggap tidak mencerminkan peran penting BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.
Massa mendesak DPRD agar segera menggelar rapat pembahasan KUA-PPAS dan mengesahkan APBD Perubahan 2025 demi keberlangsungan pembangunan desa.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya peningkatan tunjangan dan jaminan hari tua yang lebih layak.
Puluhan perwakilan massa akhirnya diterima di ruang paripurna oleh sejumlah anggota DPRD, termasuk Rakhmadsyah, Purwaningrum (PKB), dan Muhammad Adami (PPP).
"Dukungan kalian sangat berarti. Kami sudah mendorong pimpinan agar KUA PPAS diagendakan secepatnya," ucap Rakhmadsyah.
Purwaningrum mengonfirmasi bahwa 36 dari 50 anggota dewan telah mendesak pimpinan DPRD agar menjadwalkan pembahasan.