JAKARTA -Ratusan massa dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Mereka menuntut bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk menyampaikan konsep dan tuntutan terkait reforma agraria di wilayah perkotaan.
Koordinator JRMK, Minawati, menegaskan bahwa tujuan utama aksi adalah menyerahkan langsung konsep agraria yang telah mereka susun kepada Gubernur.
Ia menyatakan bahwa dialog dengan staf pemerintah tidak cukup mewakili urgensi suara rakyat miskin kota.
"Kami datang ke sini sebenarnya ingin bertemu dengan Gubernur. Ingin mengajukan konsep yang sudah kami buat bersama untuk mengaktifkan kembali agraria perkotaan. Kami tidak asal bicara, kami punya gagasan, konsep yang bisa direalisasikan," ujar Minawati.
Meski sempat diajak berdialog oleh pihak Pemprov, JRMK memilih tetap turun ke jalan. Mereka menuntut keterlibatan langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reforma agraria.
Dalam aksinya, JRMK menyampaikan empat tuntutan utama sebagai prasyarat keadilan agraria di Jakarta:
Pelaksanaan konkret Reforma Agraria di Jakarta berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023, dengan menjadikan kampung kota sebagai bagian dari subjek dan objek reforma agraria.
Penetapan lokasi prioritas dan rencana kerja reforma agraria perkotaan, merujuk pada Kepgub No. 878/2018, Kepgub No. 979/2022, serta Pergub No. 33/2024.
Pelibatan substantif masyarakat kampung kota dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, sebagaimana diamanatkan dalam Kepgub No. 574 Tahun 2019.
Pemberian jaminan usaha bagi PKL melalui kemitraan koperasi dan pemerintah, termasuk penerbitan izin berdagang dan pengelolaan lokasi untuk Koperasi PKL Budi Mulia Maju Bersama dan KOPEKA Milik Bersama.
Minawati juga menyoroti kondisi kampung-kampung yang terdampak penggusuran, seperti Kampung Bayam, yang membutuhkan penanganan segera.