JAMBI -Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi hari ini menjadi lokasi digelarnya aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena membawa sederet tuntutan serius terhadap dugaan maladministrasi dan lemahnya penegakan hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh.
Massa yang terdiri dari awak media, aktivis, dan perwakilan masyarakat mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB. Mereka menyuarakan aspirasi dan keprihatinan mendalam atas berbagai permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Sungai Penuh dan Kerinci, yang dinilai tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat kejaksaan setempat.
"Kami datang hari ini bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menuntut keadilan dan transparansi. Ada kegelisahan besar di tengah masyarakat Sungai Penuh terkait kinerja penegakan hukum," tegas Tri, salah satu orator dalam aksi tersebut.
Dalam pernyataannya, AWaSI Jambi membeberkan lima tuntutan utama, yaitu:
Evaluasi total terhadap kinerja Kejari Sungai Penuh oleh Kejati Jambi dan Kejaksaan Agung RI.
Pengaktifan kembali Kepala Kejari Sungai Penuh disertai dengan pemeriksaan internal yang objektif dan transparan.
Audit dan investigasi laporan korupsi yang mandek, terutama yang melibatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Transparansi penanganan laporan masyarakat, termasuk sistem informasi publik terkait perkembangan kasus.