JAKARTA – Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru dilantik, Rilke Jeffri Huwae, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang masih marak terjadi di berbagai daerah.
Berbekal pengalaman panjang di sektor hukum dan penegakan aturan di wilayah kaya tambang, Rilke mengaku telah memahami betul modus-modus operandi yang biasa digunakan para pelaku tambang ilegal.
"Saya tahu lubang tikusnya di mana. Ada jual beli surat, saya tahu," ujar Rilke Jeffri kepada wartawan usai pelantikan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Rilke pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka (2017–2019), Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (2019–2020), dan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate (2020–2021).
Pengalamannya itulah yang menjadi bekal dalam mengidentifikasi celah regulasi yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Dalam pernyataannya, Rilke menyebutkan bahwa fokus utamanya dalam beberapa minggu ke depan adalah melakukan penataan kelembagaan di Ditjen Gakkum.
Ia ingin memastikan struktur organisasi yang terdiri atas empat direktorat utama dapat segera berfungsi optimal.
"Penataan, penataan di sana," tegasnya, merujuk pada perlunya pembenahan sistem agar upaya penegakan hukum berjalan efektif.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM di bawah kepemimpinan Rilke akan diperkuat oleh Direktur Penindakan, Direktur Pencegahan, Direktur Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Aset, serta Sekretaris Dirjen.
Ia menyebut, struktur sudah terbentuk namun personel dan teknis operasional masih perlu dipersiapkan.
"Kami bangun dulu kelembagaannya seperti apa, sambil jalan. Strukturnya sudah ada, hanya personel harus disiapkan," ujar Rilke.
Pelantikan Rilke Jeffri Huwae sebagai Dirjen Gakkum ESDM dilakukan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta.