JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat praktik penyiksaan masih marak terjadi di Indonesia, terutama dalam proses penegakan hukum oleh aparat negara.
Hal ini diungkap dalam peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional yang digelar di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, pada Rabu (25/6/2025).
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024, pihaknya menerima 17 pengaduan terkait penyiksaan. Jumlah ini menambah total aduan sejak tahun 2020 menjadi 282 kasus.
"Komnas HAM tentu menyoroti praktik penyiksaan yang masih terus terjadi. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia belum berjalan optimal, terutama di sektor penegakan hukum," ujar Anis secara daring.
Berdasarkan data Komnas HAM, Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan laporan penyiksaan tertinggi, yakni 47 aduan, disusul Jakarta (25 aduan), Sumatera Selatan (21 aduan), Sumatera Barat (19 aduan), dan Jawa Tengah (18 aduan).
Sementara dari sisi aparat atau instansi yang paling banyak dilaporkan, Polri menempati urutan pertama dengan 15 aduan sepanjang 2024, dan total 176 aduan sejak 2020 hingga 2024. Disusul TNI dengan 2 kasus tahun ini dan total 15 kasus, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan dengan 10 kasus.
"Polri menjadi yang paling banyak diadukan dalam dugaan penyiksaan," ungkap Anis.
Komnas HAM juga menerima pengaduan lain berupa kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan serta kondisi overkapasitas ruang tahanan yang memperparah pelanggaran HAM di dalam sistem peradilan pidana.
Menanggapi situasi ini, Komnas HAM mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret melalui revisi hukum, sosialisasi HAM, serta pelibatan masyarakat sipil.
"Negara memiliki kewajiban untuk menjamin tidak terjadinya penyiksaan. Diperlukan langkah legislatif, administratif, dan hukum yang lebih efektif," tegas Anis.
Selain itu, ruang partisipasi publik dalam mengawasi dan mengadvokasi penghapusan penyiksaan menjadi sangat krusial agar praktik-praktik kekerasan dalam proses penegakan hukum dapat ditekan secara sistematis.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional tahun ini menjadi pengingat serius bahwa upaya pemajuan HAM tidak bisa ditunda, terutama dalam menjamin perlindungan terhadap tahanan, masyarakat sipil, serta penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum.*