JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan Pulau Enggano, salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu.
Inpres ini menjadi respons konkret pemerintah pusat terhadap kondisi darurat yang telah dialami masyarakat Pulau Enggano sejak Maret 2025.
Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (24/6/2025), Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pulau yang terletak di Samudera Hindia itu.
"Tetap semangat rakyat Enggano. Kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Pulau Enggano," ujar Prabowo, didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Sejak awal tahun, sekitar 4.000 warga adat Enggano mengalami kesulitan akses logistik akibat mendangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai, yang menyebabkan operasional kapal laut terhenti.
Situasi ini berdampak langsung pada perekonomian dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat, bahkan mendorong mereka untuk kembali menjalani sistem barter.
Puncak aspirasi masyarakat terjadi pada 5 Juni 2025, ketika perwakilan masyarakat adat Bengkulu menggelar aksi bertajuk "Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo."
Namun, upaya tersebut tidak mendapat respons memadai dari pemerintah daerah.
Menyadari urgensi situasi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu menggalang dukungan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
Ketua AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak.
"Terima kasih untuk Ibu Rieke Diah Pitaloka dan Komisi VI DPR yang mendorong komunikasi ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Doa seluruh masyarakat Enggano akhirnya terjawab," ujar Fahmi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa terbitnya Inpres tak lepas dari sinergi banyak pihak, termasuk peran Agung Surahman, Asisten Pribadi Presiden yang merupakan keturunan Bengkulu.