JAKARTA -Pengembalian empat pulau yang sebelumnya disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menandai langkah penting dalam penegasan batas wilayah di Indonesia.
Namun, penyelesaian ini justru menjadi pemantik munculnya kembali berbagai persoalan serupa di sejumlah daerah lainnya.
Empat pulau yang dimaksud — Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil — kini resmi masuk wilayah Provinsi Aceh. Kepastian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025, setelah melalui proses mediasi dan kesepakatan antar-gubernur.
Meski konflik Aceh-Sumut telah usai, kasus ini membuka mata publik bahwa sengketa batas wilayah pulau masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah pusat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa masih ada 43 pulau di Indonesia yang berada dalam status sengketa antar-daerah maupun antar-provinsi.
Permasalahan ini, menurutnya, disebabkan oleh tumpang tindih regulasi, minimnya penegasan batas administratif, serta lemahnya koordinasi lintas daerah.
"Sengketa Pulau Aceh hanyalah puncak gunung es. Kita sedang hadapi fenomena sistemik yang perlu diselesaikan melalui regulasi yang lebih kuat dan mekanisme mediasi yang adil," ujar Bima Arya.
Sengketa Tak Kunjung Usai: Trenggalek, Babel, dan Jambi Bereaksi
1. Trenggalek vs Tulungagung (Jawa Timur)
Di wilayah selatan Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek merasa dirugikan dengan keputusan yang menyebutkan 13 pulau masuk wilayah Tulungagung, padahal dalam dokumen RTRW provinsi, pulau-pulau tersebut berada di wilayah Trenggalek.
Sekda Trenggalek, Edy Soepriyanto, menyatakan pihaknya telah bersurat ke Kemendagri untuk mengajukan permintaan kajian ulang, namun mediasi di tingkat provinsi masih jalan di tempat.