JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani secara resmi membuka Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Dalam pidato pembukaannya, Puan menegaskan bahwa rapat telah memenuhi syarat kuorum sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data dari Sekretariat Jenderal DPR RI, jumlah kehadiran anggota yang tercatat mencapai 320 orang, terdiri dari 266 anggota hadir secara fisik dan 54 anggota mengikuti secara virtual melalui platform Zoom Meeting.
"Menurut catatan dari Sekjen DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, Zoom 54 orang, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ujar Puan di hadapan peserta sidang.
Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim", Puan pun resmi membuka sidang.
"Dengan demikian kuorum telah tercapai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2024–2025 hari Selasa 24 Juni 2025 dan kami nyatakan terbuka untuk umum," kata Puan Maharani.
Rapat paripurna kali ini memiliki sejumlah agenda penting yang menyangkut tahapan pembahasan kebijakan strategis negara. Di antaranya:
Penyampaian laporan dari beberapa komisi DPR RI atas hasil kerja selama masa persidangan IV.
Pembacaan dan pengambilan keputusan terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah selesai dibahas di tingkat I.
Penjelasan dari Badan Anggaran DPR RI terkait laporan realisasi APBN serta evaluasi atas pelaksanaan program-program prioritas nasional.
DPR juga direncanakan mendengarkan pandangan mini fraksi dan laporan dari pimpinan alat kelengkapan dewan sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi kerja lembaga legislatif.
Dalam momentum tersebut, Puan juga menekankan pentingnya menjaga integritas parlemen serta memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat. Ia mengajak seluruh anggota DPR RI untuk fokus pada isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan rakyat, terutama menjelang berakhirnya masa persidangan tahunan.
"Kita perlu memperkuat peran DPR sebagai pengawas, pembentuk undang-undang, serta penyalur aspirasi masyarakat di tengah dinamika global dan tantangan ekonomi nasional yang tengah kita hadapi bersama," ujar Puan.