MEDAN – Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alumunium I, Senin (23/6/2025), sebagai bentuk penolakan terhadap rencana eksekusi bangunan yang akan dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Sejak pagi hari, warga telah menutup akses jalan utama menuju lokasi eksekusi. Ketegangan sempat terjadi saat pihak kepolisian tiba di lokasi. Namun, karena tekanan massa yang cukup besar, aparat memilih mundur dari lokasi.
"Cabut, cabut, cabut!" teriak warga secara serentak saat polisi datang ke lokasi.
Salah satu tokoh masyarakat setempat, Hiber Marbun, menegaskan bahwa lahan yang akan dieksekusi sudah ditempati oleh warga sejak tahun 1942, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
"Tanah ini sudah diduduki oleh kakek moyang kami sejak 1942. Jadi ini bukan tanah kosong yang bisa diklaim sembarangan," ujar Hiber di lokasi aksi.
Ia menilai proses eksekusi ini sarat kejanggalan, karena warga yang menduduki lahan tidak pernah terlibat dalam perkara di pengadilan. Justru mereka merasa menjadi korban dari konflik pihak lain yang disebut-sebut sebagai mafia tanah.
"Kami tidak pernah bersidang, tidak pernah digugat, tidak pernah dimediasi. Tiba-tiba kami yang jadi korban eksekusi. Ini jelas permainan mafia tanah," tambahnya.
Menurut Hiber, lahan yang diperebutkan seluas kurang lebih 17 hektare dan dihuni oleh ribuan jiwa. Ia menyayangkan tidak adanya komunikasi maupun penawaran ganti rugi dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
"Kalau pun ini benar-benar mau diklaim, kenapa bukan kami yang digugat? Ini sangat janggal secara hukum. Kami minta pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, turun tangan," tegasnya.
Aksi ini masih berlangsung dan situasi di lokasi dipantau ketat. Warga bersumpah akan bertahan dan menolak pengosongan hingga titik darah penghabisan, demi mempertahankan tanah yang mereka klaim sebagai warisan leluhur.*
(tb/j006)