JAWA TIMUR- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (20/6/2025), di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Ketidakhadiran Khofifah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, yang menjelaskan bahwa Gubernur tengah cuti hingga Minggu (22/6) untuk menghadiri wisuda putranya, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, di Universitas Peking, China.
"Ibu Gubernur hari ini sampai Minggu cuti untuk menghadiri wisuda putranya di China," ujar Adhy dalam keterangan resmi, Jumat siang.
Selama masa cuti Khofifah, urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur diserahkan kepada Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. Izin cuti telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Izin dari Kemendagri sudah turun, dan Pak Wagub ditunjuk sebagai Plt Gubernur Jatim," tambah Adhy.
Pemanggilan Khofifah oleh KPK berkaitan dengan kasus dugaan suap dana hibah APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022, yang melibatkan alokasi bantuan kepada kelompok masyarakat (pokmas). Kasus ini merupakan pengembangan dari temuan sebelumnya yang telah menjerat 21 orang tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan ketidakhadiran Khofifah, dan menyatakan pihaknya telah menerima informasi soal keperluan pribadi Gubernur.
Selain Khofifah, Anik Maslachah, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, juga turut dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang sama.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, dalam keterangannya di KPK sehari sebelumnya, menyebut bahwa pelaksanaan dana hibah tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan gubernur.
"Orang dia yang mengeluarkan dana hibah, masa enggak tahu?" ujar Kusnadi, Kamis (19/6/2025).
Menurut Kusnadi, pembahasan alokasi dana hibah dilakukan bersama dengan kepala daerah, termasuk gubernur, sebelum dicairkan.
Ketidakhadiran Khofifah menambah sorotan publik terhadap proses hukum kasus dugaan korupsi dana hibah di Pemprov Jatim. Hingga kini, KPK belum memastikan jadwal ulang pemeriksaan Khofifah. Namun publik menanti kejelasan dan akuntabilitas atas keterlibatan semua pihak dalam perkara yang menyeret puluhan nama ini.*