ACEH -Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketa—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar (Gadang), dan Pulau Mangkir Kecil (Ketek)—sebagai bagian dari wilayah administratif Aceh.
Namun demikian, Malik mengingatkan bahwa masyarakat Aceh masih menyimpan harapan besar terhadap pengesahan bendera Aceh sebagai bagian dari implementasi butir-butir perjanjian damai Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005.
"Ya, bagi orang-orang Aceh itu diharapkan bahwa bendera itu disahkan. Kami menunggu saja," kata Malik Mahmud saat ditemui usai bertemu dengan Wapres RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, Selasa malam (17/6/2025).
Malik juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah mengambil keputusan tegas dan cepat dalam menyelesaikan polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
"Saya sebagai Wali Nanggroe Aceh mengucapkan Alhamdulillah di atas sudah selesainya masalah polemik empat pulau yang berlaku baru-baru ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden, kepada para petinggi kita yang menyelesaikan masalah ini, termasuk juga Pak Mendagri," ujar Malik.
"Saya cukup senang sekali karena masalahnya sudah diselesaikan," imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Aceh, berdasarkan laporan dan data dari Kementerian Dalam Negeri. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa (17/6/2025).
"Bapak Presiden memutuskan bahwa keempat pulau secara administratif masuk wilayah Aceh berdasarkan dokumen resmi milik pemerintah," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Meski polemik empat pulau telah tuntas, Malik Mahmud mengingatkan bahwa perjuangan Aceh belum selesai, terutama menyangkut simbol kedaerahan yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh dalam konteks otonomi khusus pasca-konflik.
Ia menyebut, bendera bulan bintang yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh masih belum mendapat pengesahan dari pemerintah pusat.
"Bendera adalah semangat dari damai itu sendiri. Jika ini diabaikan terus, masyarakat bisa mempertanyakan kembali komitmen dari pemerintah pusat terhadap butir-butir MoU Helsinki," tutup Malik.*
(km/j006)