JAKARTA – Peralihan status empat pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah administratif Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) menuai kontroversi publik.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengingatkan agar persoalan tersebut tidak ditarik ke ranah politik dan meminta semua pihak menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengambil alih persoalan tersebut.
Dede menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Presiden Prabowo dalam merespons dinamika yang berkembang di dua provinsi tersebut.
Ia menyebut, keterlibatan langsung Presiden menunjukkan itikad baik pemerintah pusat menjaga stabilitas dan keadilan antarwilayah.
"Saya apresiasi langkah Pak Prabowo untuk mengambil permasalahan ini menjadi sikap pemerintah pusat," ujar Dede Yusuf, Senin (16/6/2025).
Dede menyebut, berdasarkan data dan kajian yang diterima Komisi II DPR, baik Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara memiliki dasar klaim yang sama-sama kuat terhadap empat pulau yang menjadi sumber sengketa.
"Kalau kita kaji dari berbagai data yang masuk ke kami memang argumentasinya sama-sama kuat," katanya.
Ia menjelaskan, Provinsi Aceh mengedepankan pendekatan historis, yakni keterkaitan masyarakat dan wilayah sejak 1965.
Sementara itu, Sumatera Utara mengklaim kedekatan geografis atau geospasial sebagai dasar.
"Aceh punya kedekatan historis dengan masyarakat sekitar, sementara Sumut dari sisi batas geospasial memang sangat berdekatan. Jadi dalam konteks ini, kita tidak bisa hanya melihat data empiris atau geografis saja," tegas Dede.
Menurutnya, penyelesaian sengketa wilayah seperti ini perlu mengedepankan asas persatuan, keadilan, dan kebijaksanaan nasional.
Dede Yusuf menegaskan bahwa penyelesaian polemik tidak boleh dibelokkan menjadi alat tarik-menarik politik.