SOLO — Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun angkat suara terkait polemik penetapan empat pulau yang diklaim milik Aceh namun masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai Kemendagri seolah tak punya pekerjaan yang lebih penting.
"Kalau itu saya pikir Kemendagri kurang kerjaan. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," ujar Komarudin usai mengikuti Soekarno Run 2025 di Benteng Vastenburg, Solo, Minggu (15/6/2025).
Empat pulau yang dipersoalkan yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.
Polemik penetapan tersebut menuai reaksi dari sejumlah tokoh termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang merasa perlu memberikan klarifikasi sejarah pemisahan wilayah Aceh dan Sumut.
"Karena urusan pulau-pulau itu, masak sampai JK harus keluar kasih petunjuk? Dulu zaman Bung Karno itu tidak pernah jadi persoalan," sindir Komarudin.
Komarudin juga menyinggung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, agar berhenti fokus pada hal-hal yang menurutnya tidak produktif.
"Saya tidak tahu pertimbangan apa Mendagri fokus ke isu ini, dan sampai jadi berita utama. Padahal soal batas wilayah itu bukan masalah Sumut saja, tapi seluruh Indonesia," katanya.
Ia menambahkan bahwa saat ini masyarakat tengah menghadapi banyak kesulitan ekonomi seperti PHK massal dan tekanan hidup.
Menurutnya, pemerintah semestinya fokus pada hal-hal yang bisa membuat rakyat tersenyum, bukan menambah beban pikiran.
"Kurangi hal-hal yang tidak produktif. Saat ini rakyat sudah susah, PHK di mana-mana. Fokus cari tema yang bikin rakyat senang," ujarnya.
Isu ini rencananya akan ditangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.