BITVONLINE.COM – Pemerintah Suriah baru-baru ini menunjuk Mohammed Al Bashir sebagai Perdana Menteri sementara dalam sebuah langkah penting menuju pemerintahan transisi. Al Bashir, seorang pemimpin pemberontak yang berperan besar dalam menggulingkan rezim Bashar al-Assad, akan memimpin pemerintahan hingga 1 Maret 2025.
Pengumuman penunjukan Al Bashir disampaikan dalam pidato yang disiarkan oleh televisi negara, di mana ia mengungkapkan rencananya untuk membentuk kabinet kecil yang bertujuan menjaga kelangsungan layanan publik. “Pemerintahan transisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lembaga publik tetap beroperasi dan pegawai negeri, termasuk petugas kesehatan, dapat kembali bekerja,” kata Al Bashir dalam pidatonya, menegaskan komitmennya terhadap stabilitas negara pasca-kejatuhan rezim Assad.Al Bashir sebelumnya memimpin wilayah barat laut Suriah, yakni Provinsi Idlib, sebagai bagian dari Pemerintahan Keselamatan Suriah. Pemerintahan tersebut memiliki hubungan erat dengan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebuah kelompok militan yang memainkan peran penting dalam menggulingkan pemerintahan Assad.
Keputusan untuk menunjuk Al Bashir sebagai pemimpin sementara datang setelah pengumuman dari utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, yang menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai kelompok yang berperang di Suriah. Pedersen juga mencatat, meskipun beberapa kelompok bersenjata, termasuk HTS, telah menunjukkan pernyataan yang meyakinkan, masih terdapat tantangan besar terkait dengan masalah hukum dan ketertiban yang perlu diselesaikan dalam proses transisi ini.Pada akhir pekan lalu, rezim Bashar al-Assad runtuh setelah kelompok militan HTS mengumumkan kemenangan besar mereka di Damaskus, ibu kota Suriah. Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, yang kini menggunakan nama asli Ahmed al-Sharaa, merayakan pengambilalihan pusat kota Damaskus, yang menandakan berakhirnya era pemerintahan Assad setelah bertahun-tahun konflik.Dengan situasi yang terus berkembang, pemerintahan yang dipimpin oleh Al Bashir diharapkan dapat memberikan arah bagi Suriah untuk memasuki fase baru dalam sejarahnya, meskipun tantangan besar seperti pemulihan hukum dan keterlibatan berbagai kelompok militan tetap menjadi hambatan utama.(JOHANSIRAIT)