JAKARTA —Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang dianggap mengaburkan fakta sejarah pemerkosaan massal Mei 1998.
Pernyataan tersebut menuai kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk aktivis HAM, tokoh perempuan, dan masyarakat sipil yang mendesak Fadli Zon untuk segera meminta maaf.
Polemik bermula ketika Fadli Zon memberikan komentar yang dinilai meremehkan dan membantah kebenaran kejadian pemerkosaan massal yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998, saat krisis politik dan ekonomi melanda Indonesia.
Pernyataan tersebut dianggap tidak sensitif dan berpotensi menghilangkan rasa keadilan bagi korban serta keluarga.
Para aktivis menegaskan bahwa peristiwa Mei 1998, termasuk kasus pemerkosaan massal, sudah tercatat dalam berbagai laporan resmi dan pengakuan publik, yang harus dihormati dan tidak boleh dipolitikkan atau diputarbalikkan.
"Menyamarkan fakta sejarah adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban dan upaya memadamkan kebenaran," ujar seorang aktivis perempuan yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (14/6/2025).
Desakan serupa juga datang dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang meminta lembaga terkait untuk memberikan edukasi dan memastikan narasi sejarah tetap dijaga keakuratannya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Fadli Zon belum memberikan klarifikasi atau permintaan maaf atas pernyataannya yang kontroversial tersebut.*
(sr/j006)