JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik tajam terhadap operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, yang ia sebut sebagai beban keuangan daerah.
Dalam sambutannya di rapat paripurna Hari Jadi ke-535 Kabupaten Majalengka, Sabtu (7/6/2025), Dedi menyebut bandara tersebut "nggak maju-maju" dan membutuhkan perombakan strategi pengelolaan.
"Majalengka ke sananya sudah ada bandara. Tapi sekarang udah berubah jadi peuteuy selong. Nggak ada pesawatnya, nggak maju-maju," ujar Dedi.
Dedi mengakui bahwa kondisi tersebut belum bisa ia benahi sepenuhnya karena baru menjabat selama tiga bulan.
Ia menekankan pentingnya penyusunan desain strategis jangka panjang agar kawasan Kertajati tidak terus membebani anggaran pemerintah provinsi.
"Jangan dulu marahin saya sekarang, kan saya baru tiga bulan," katanya sambil menambahkan bahwa anggaran operasional bandara mencapai Rp60 miliar per tahun.
Menanggapi pernyataan Gubernur, Direktur Utama BIJB Muhammad Singgih membantah bahwa dana Rp60 miliar itu adalah pemborosan.
Menurutnya, angka tersebut sudah melalui efisiensi ketat dan mencerminkan kebutuhan dasar operasional bandara yang sesuai dengan standar internasional.
"Kebutuhan per bulan itu Rp9 sampai Rp10 miliar, tapi sudah sangat ditekan. Biaya itu untuk menjamin 3S+1C: safety, security, service, dan compliance," kata Singgih.
Ia juga mengungkapkan bahwa biaya terbesar dikeluarkan untuk listrik dan personel. Konsumsi listrik bandara bisa mencapai Rp1 miliar per bulan, sementara personel operasional berjumlah 160 orang.
"Kesiapan personel dalam situasi darurat dan standar PKP-PK (Pelayanan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) tidak bisa ditawar," jelasnya.
Singgih menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan efisiensi dalam berbagai aspek, termasuk pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan pengurangan penggunaan energi.