Seoul – Kepolisian Korea Selatan (Korsel) mengungkapkan bahwa para penyelidik mereka dihalangi untuk menggeledah kantor Presiden Yoon Suk Yeol terkait dengan penyelidikan atas penetapan darurat militer singkat pada 3-4 Desember lalu. Hal ini terjadi setelah para pengawal kepresidenan mencegah tim kepolisian memasuki gedung utama di kompleks kantor presiden.
Kepolisian Korsel awalnya mengungkapkan bahwa mereka berhasil menggeledah sejumlah kantor dan lembaga terkait, termasuk kantor layanan sipil, beberapa lembaga kepolisian, dan Badan Keamanan Majelis Nasional (parlemen). Namun, pada pernyataan terbarunya, juru bicara kepolisian menyebutkan bahwa tim investigasi tidak dapat mengakses gedung utama kantor kepresidenan karena pembatasan yang diberlakukan oleh pengamanan kepresidenan.
“(Para penyelidik) telah mendapatkan akses ke kantor layanan sipil. Namun, kami saat ini tidak dapat memasuki gedung utama karena pembatasan akses yang diberlakukan oleh para penjaga keamanan kepresidenan,” ujar juru bicara tersebut.Insiden ini terkait dengan pengumuman mendadak darurat militer oleh Presiden Yoon pada Selasa malam, 3 Desember 2024. Langkah yang mengejutkan publik Korsel itu melibatkan pengerahan pasukan dan helikopter militer ke gedung parlemen. Darurat militer tersebut berlangsung sangat singkat, hanya enam jam, setelah mayoritas anggota parlemen mendesak Presiden Yoon untuk segera mencabutnya.
Penyelidikan terhadap Presiden Yoon berfokus pada sejumlah tuduhan, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, terkait dengan keputusan darurat militer tersebut. Presiden Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan sementara ini dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama proses penyelidikan berlangsung.Kantor Kepresidenan Korsel belum memberikan tanggapan resmi atas laporan yang menyebutkan penghalangan terhadap penggeledahan tersebut. Hingga kini, pihak kepolisian dan pengadilan masih melanjutkan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus ini.Penyelidikan atas keputusan darurat militer yang kontroversial ini semakin memicu ketegangan politik di Korsel. Sejumlah kalangan menilai keputusan darurat militer itu tidak hanya menciptakan keresahan publik, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas demokrasi di negara tersebut.(johansirait)