JAKARTA— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan kesiapan penuh jika status kewilayahan empat pulau di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh diuji melalui proses hukum di pengadilan.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyusul polemik atas penetapan status administratif empat pulau oleh pemerintah pusat.
Empat pulau tersebut yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang telah ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
Penetapan ini menimbulkan keberatan dari masyarakat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang mengklaim keempat pulau sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh.
"Kami open mind. Kalau nanti diputuskan oleh pengadilan bahwa empat pulau tersebut masuk wilayah Aceh, maka kami akan mengubah kodenya," ujar Safrizal dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Rabu (11/6).
Safrizal menegaskan bahwa polemik status administratif tersebut tidak memengaruhi prinsip kedaulatan, karena keempat pulau tetap berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Proses Verifikasi Sejak 2008
Menurut Safrizal, penetapan status administratif empat pulau ini berangkat dari hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi sejak tahun 2008.
Tim ini terdiri dari lintas kementerian dan lembaga seperti Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), LAPAN, TNI AL, TNI AD, serta pemerintah daerah.
Pada 2008, tim tersebut melakukan verifikasi di Provinsi Aceh dan menetapkan 260 pulau di wilayah tersebut.
Empat pulau yang kini disengketakan tidak termasuk dalam daftar yang dibakukan oleh Aceh.