MEDAN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah (Ijeck), mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang simpang siur terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia secara tegas menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi perbincangan di media sosial bukan diterbitkan oleh Menteri ESDM saat ini, Bahlil Lahadalia.
"Perdebatan yang ramai di media sosial saat ini seolah-olah menggambarkan bahwa izin tambang di Raja Ampat baru saja dikeluarkan. Padahal faktanya, izin tersebut sudah terbit sejak sebelum Bapak Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM, tepatnya saat pejabat sebelumnya, Bapak Ignasius Jonan, masih menjabat," ujar Ijeck pada Selasa (10/6).
Ijeck mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi dan selalu mengecek kebenarannya sebelum mengambil kesimpulan.
Ia menilai penyebaran informasi yang keliru bisa mengaburkan fakta dan justru memperkeruh suasana.
Selain itu, Ijeck mendorong pemerintah agar terus mengambil langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan nasional.
Ia juga mengapresiasi langkah Menteri Bahlil yang turun langsung ke lokasi tambang di Raja Ampat untuk memverifikasi persoalan yang menjadi sorotan publik.
"Apa yang dilakukan Menteri Bahlil ini adalah wujud pelaksanaan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat melalui investasi yang bertanggung jawab," jelas mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara itu.
Di akhir pernyataannya, Ijeck mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong (hoaks), terutama yang menyasar pemerintah.