JAKARTA -Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, angkat bicara mengenai polemik pengadaan laptop Chromebook yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam konferensi pers yang digelar di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025), Nadiem menjelaskan bahwa program tersebut merupakan langkah strategis untuk menghadapi krisis pembelajaran akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020.
"Di tahun 2020, krisis pandemi Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga jadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar hilangnya pembelajaran bisa kita tekan," ujar Nadiem.
Menurut Nadiem, kebijakan pengadaan laptop, modem 3G, dan proyektor merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keberlangsungan pembelajaran jarak jauh saat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia harus ditutup sementara.
Nadiem menyebut bahwa selama empat tahun masa jabatannya, Kemendikbudristek telah mengadakan sekitar 1,1 juta unit laptop untuk lebih dari 77.000 sekolah di seluruh Indonesia.
"Selain mendukung pembelajaran, perangkat TIK juga jadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan serta pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK)," tambahnya.
Nadiem menegaskan bahwa program ini bukan sekadar distribusi alat, tetapi bagian dari transformasi pendidikan nasional untuk menjawab tantangan jangka panjang pasca-pandemi.
Menanggapi proses penyelidikan Kejagung, Nadiem menyatakan siap memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa seluruh kebijakan selama masa kepemimpinannya dibuat berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan iktikad baik.
"Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tak bisa ditawar," tegasnya.
Sebelumnya, Nadiem juga diketahui didampingi oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menghadapi proses hukum yang berjalan.*
(km/j006)