JAKARTA -Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, kembali menyuarakan kegelisahannya soal kondisi hukum di Indonesia.
Dalam pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Megawati menegaskan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di mata hukum—namun kenyataan yang ia lihat justru sebaliknya.
"Saya lihat keadaan hukum kita sekarang begini. Tidak dapat dibayangkan oleh saya, padahal di dalam konstitusinya berbunyi bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum," ujarnya di hadapan para tamu undangan, Sabtu (7/6/2025).
Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga menyoroti kecenderungan segelintir pihak yang membajak kekuasaan hukum untuk kepentingan kelompoknya sendiri.
"Sekarang, orang sepertinya membutakan diri. Kalau sedang berkuasa, hanya dia yang dianggap orang Indonesia. Yang lain belum tentu," tegasnya.
Ia pun menyindir tindakan aparat hukum, khususnya polisi, yang menurutnya semakin represif terhadap suara-suara kritis. Banyak orang, kata Megawati, takut bicara karena khawatir akan dipanggil aparat.
"Orang tanya, kenapa kamu diam saja? Punya mulut? Lah sekarang kan gampang banget dipanggil polisi," ungkapnya lantang.
Pernyataan paling keras datang saat Megawati menegaskan bahwa polisi bukan warga yang lebih terhormat dibanding rakyat lainnya.
"Emangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini? Tidak. Karena saya lho yang memisahkan polisi dari ABRI waktu jadi presiden kelima," katanya, merujuk pada kebijakan reformasi sektor keamanan era pemerintahannya.
Megawati juga mengingatkan publik akan sejarah kelam di masa Orde Baru, di mana masyarakat dibungkam dan ketakutan menjadi alat kontrol negara.
"Republik ini dibangun dengan susah payah, penderitaan, dan air mata. Tapi dulu orang dibuat tutup mulut. Sekarang jangan ulangi hal itu lagi," katanya, menutup pernyataan dengan seruan agar masyarakat tetap berani menyuarakan kebenaran.*
(gn/j006)