JAKARTA –Kedutaan Besar Suriah di Jakarta mengibarkan bendera baru negara tersebut pada Rabu (11/12/2024). Penggantian bendera ini menyusul jatuhnya rezim Bashar Al-Assad setelah 24 tahun berkuasa di Suriah.
Bendera baru Suriah yang kini berkibaran di halaman Kedubes Suriah di Jakarta adalah bendera dengan warna hijau, putih, dan hitam, menggantikan bendera lama yang sebelumnya didominasi dengan warna merah, putih, dan hitam. Perubahan simbolik ini menandai berakhirnya kekuasaan Assad setelah dia melarikan diri ke Rusia bersama keluarganya pada Minggu (8/12/2024).
Kini, Suriah dipimpin oleh Penjabat Perdana Menteri Mohammed Al-Bashir, yang terafiliasi dengan kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang menggulingkan rezim Assad. Kelompok HTS dikenal sebagai salah satu kekuatan utama yang terlibat dalam penggulingan pemerintahan Assad selama tahun-tahun terakhir konflik Suriah.
Pada Rabu (11/12), Kedubes Suriah di Jakarta mengunggah peristiwa pengibaran bendera baru melalui akun media sosial resminya. Di sana, terlihat beberapa orang menyaksikan bendera baru tersebut dikibarkan di pagar kedutaan. Selain di pagar, bendera baru juga dipasang di halaman kedubes.
Kedutaan Besar Suriah terletak di Jalan Karang Asem I No 8, kawasan elit Kuningan, Jakarta Selatan, yang menjadi tempat utama bagi diplomasi Suriah di Indonesia.
Sebelumnya, pada Senin (9/12), meskipun kabar tentang jatuhnya rezim Assad sudah beredar luas, Kedubes Suriah masih menggunakan bendera lama, yang berwarna merah, putih, dan hitam. Ketika itu, suasana di sekitar kedutaan tampak sepi, meski sebuah mobil polisi diplomatik terlihat terparkir di luar pagar.
Pengibaran bendera baru ini menandai simbol perubahan besar di Suriah setelah jatuhnya pemerintahan Bashar Al-Assad, yang telah berkuasa sejak 2000. Selama masa kepemimpinannya, Assad terlibat dalam perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade dan menyebabkan kerusakan besar bagi negara tersebut.
Perubahan ini mencerminkan transisi politik besar di Suriah, meskipun tantangan besar masih harus dihadapi oleh pemerintah baru yang kini berkuasa di negara yang terbelah oleh konflik.
(N/014)