JAKARTA -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menghapus tunjangan komunikasi, seperti uang pulsa, serta uang saku untuk rapat sepanjang hari (full day) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun anggaran 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 yang diteken pada 14 Mei 2025 dan diundangkan pada 20 Mei 2025.
Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan, Lisbon Sirait, menjelaskan penghapusan biaya komunikasi sebelumnya diberikan selama masa pandemi COVID-19 karena banyaknya rapat daring. Namun, kini biaya tersebut dinilai tidak relevan lagi sehingga dihapus.
Selain itu, uang saku untuk rapat full day juga akan dihapus mulai tahun depan. Tahun ini pemerintah sudah menghapus uang saku rapat setengah hari, dan tahun depan giliran rapat yang berlangsung sepanjang hari.
"Besaran uang saku yang diterima PNS bisa mencapai Rp 130.000 per hari," ujar Lisbon dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Senin (2/6).
Lisbon menambahkan, rapat yang dilakukan di luar kantor memiliki persyaratan ketat, seperti pencapaian output, fungsi koordinasi antar kementerian/lembaga, dan mengundang narasumber sebagai dasar pemberian biaya rapat.
Kebijakan ini sejalan dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan pengelolaan biaya operasional di lingkungan pemerintahan.*
(kp/j006)