DEPOK– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (ODOL) yang ditargetkan berlaku secara menyeluruh pada tahun 2026.
AHY menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi beban negara akibat kerusakan infrastruktur jalan yang disebabkan oleh truk kelebihan muatan.
"Kita akan terus mengawal kebijakan menuju Zero ODOL karena kita ingin benar-benar mengurangi kecelakaan akibat ODOL dan juga kerusakan jalan," kata AHY saat berada di Depok, Sabtu (31/5/2025).
Ia menjelaskan, setiap tahun negara mengeluarkan puluhan triliun rupiah hanya untuk memperbaiki jalan yang rusak.
Karena itu, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh pihak agar kebijakan Zero ODOL dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Yang jelas dengan regulasi yang semakin dijalankan dan penertiban ini juga membutuhkan semua pihak," tambahnya.
Meskipun belum menjelaskan kapan kebijakan tersebut akan resmi diteken, Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan bahwa proses penyusunan regulasi masih terus berlangsung.
Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian, koordinasi antar kementerian/lembaga, serta sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.
"Kita akan mengawal terus. Ini masih berproses, karena di sana-sini perlu ada penyesuaian regulasi dan sosialisasi," ujar AHY.
Kebijakan Zero ODOL sebelumnya juga telah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama pimpinan Komisi V DPR RI, yang turut menyoroti pentingnya penertiban angkutan truk ODOL demi keselamatan dan ketahanan infrastruktur jalan nasional.*
(in/a008)