BEKASI -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara terkait insiden kericuhan dalam kegiatan bursa kerja (job fair) di Kabupaten Bekasi yang sempat viral beberapa waktu lalu.
Dalam keterangan resminya, Kemnaker meminta agar kejadian serupa tidak terulang dan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyelenggaraan job fair di daerah.
"Kami memahami tingginya antusiasme masyarakat dalam mencari peluang kerja dan melihat peristiwa ini sebagai cerminan bahwa kebutuhan terhadap informasi dan akses kerja masih sangat besar," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, Sabtu (31/5/2025).
Kemnaker mengapresiasi inisiatif Pemkab Bekasi dalam menyediakan ruang bertemunya pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, namun menegaskan bahwa perencanaan dan manajemen crowd control harus lebih matang ke depan.
"Job fair bukan hanya soal memfasilitasi pekerjaan, tapi juga menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan para pencari kerja," tambah Sunardi.
Kemnaker mencatat, lonjakan jumlah pengunjung di job fair dipicu oleh tingginya minat lulusan baru seperti SMA/SMK dan perguruan tinggi, serta masyarakat yang terkena PHK atau tengah mencari pekerjaan ulang.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2025 jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai lebih dari 149 juta orang, naik sekitar 2 juta dibanding tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan ini utamanya disumbang oleh lulusan baru. Maka, job fair sebagai bentuk fasilitasi harus dikelola dengan lebih baik lagi," tegas Sunardi.
Menanggapi tudingan sejumlah pihak bahwa insiden ini mencerminkan kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja, Kemnaker menyebut pandangan tersebut terlalu menyederhanakan kompleksitas persoalan ketenagakerjaan.
"Job fair justru jadi bukti adanya upaya nyata pemerintah menjembatani pencari kerja dan perusahaan. Mari jadikan kejadian ini sebagai pembelajaran bersama," tutupnya.*