JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah keras pemberitaan media Israel Ynet yang menyebut Indonesia terlibat dalam perundingan rahasia dengan Israel terkait normalisasi hubungan diplomatik.
Yusril menegaskan, klaim media Israel yang menyebut pertemuan itu terjadi pada tahun 2024 dan dikaitkan dengan dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tidak berdasar.
"Pertemuan seperti itu tidak pernah ada," tegas Yusril dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (29/5).
Ia juga menyoroti ketidaktepatan penggunaan istilah "normalisasi", mengingat Indonesia sejak awal memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Yusril mengakui bahwa Israel memang pernah menyampaikan dukungan atas keanggotaan Indonesia di OECD, namun permintaan membuka hubungan diplomatik ditolak tegas oleh pemerintah Indonesia.
"Dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya," jelasnya.
Yusril juga menjelaskan bahwa dirinya hadir dalam Sidang OECD di Paris pada Maret 2025 bersama Presiden Guatemala, dan dalam sidang tersebut tidak ada pembahasan mengenai isu hubungan Indonesia-Israel seperti yang diberitakan.
Ia memastikan, pencalonan Indonesia di OECD murni berdasarkan proses diplomasi multilateral, bukan karena imbal jasa dari negara mana pun, termasuk Israel.
Sementara itu, Yusril menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tetap mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai jalan damai menyelesaikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah.