JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh, melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, di Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dek Fadh mendorong revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi ruang untuk wacana separatis di Tanah Rencong.
Dek Fadh menjelaskan bahwa dorongan revisi UUPA merupakan inisiatif untuk menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik Aceh dengan dinamika kekinian.
Ia menyebut UUPA yang sudah berusia hampir dua dekade perlu diperbaharui demi memperkuat efektivitas otonomi Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Selama 20 tahun sejak perjanjian damai, Aceh masih bergumul dengan kemiskinan dan kesenjangan pembangunan. Revisi ini bukan untuk menambah kekuasaan, tapi untuk memperkuat efektivitas otonomi dalam kerangka NKRI," ujar Dek Fadh.
Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa Aceh kini telah berkomitmen penuh untuk membangun dalam suasana damai dan persatuan.
Ia memastikan bahwa gerakan separatis sudah menjadi bagian dari sejarah.
"Kami juga memastikan bahwa tidak ada lagi wacana separatis. Kami membawa tokoh-tokoh penting dari berbagai wilayah dan latar belakang politik di Aceh sebagai bentuk representasi bahwa seluruh elemen Aceh sepakat: tidak ada lagi kata 'Merdeka Aceh'. Yang ada adalah kerja bersama membangun Aceh," tegasnya.
Sementara itu, Kepala KKK Hasan Nasbi menyambut positif niat baik Dek Fadh dan rombongan.
Ia menekankan bahwa pihaknya akan memastikan narasi dan regulasi yang diusulkan, termasuk revisi UUPA, akan diperhatikan secara serius oleh pemerintah pusat.
"Peran kami bukan di panggung depan, tapi di balik layar. Kami pastikan narasi dan regulasi yang diusulkan mendapat perhatian serius. Revisi UUPA yang diusulkan tentu perlu dilihat secara proporsional agar tetap selaras dengan konstitusi," kata Hasan.
Ia juga menyoroti pentingnya norma dan standar dalam setiap revisi, termasuk usulan tentang zakat sebagai pengurang pajak dan kewenangan lalu lintas barang dan jasa di Aceh.