MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, membantah tudingan bahwa pihaknya merebut empat pulau di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
Ia menyebut bahwa persoalan batas wilayah antarprovinsi telah melalui mekanisme resmi dan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Enggak merebut ya. Pertama, itu tentang batas wilayah. Batas wilayah antarprovinsi itu semua ada timnya," ujar Bobby Nasution usai menyerahkan SK kepada peserta CPNS periode 2024 di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (28/5/2025).
Bobby menekankan bahwa proses penetapan wilayah dilakukan secara teknis melalui pembahasan bersama antara provinsi-provinsi yang bersangkutan, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai fasilitator.
Ia mencontohkan, "Seperti pembahasan Medan-Deliserdang dulu, semua pihak dihadirkan dan dibahas secara teknis. Jadi tidak bisa main rebut-rebut begitu saja."
Menurut Bobby, penyelesaian batas wilayah antara Sumut dan Aceh, termasuk yang melibatkan empat pulau tersebut, mengikuti mekanisme yang sama. Ia pun memastikan bahwa status keempat pulau itu kini telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara oleh Kemendagri.
"Ini sudah disahkan di kementerian," tegasnya.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang (pulau terluas), Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Lipan yang kini tergerus abrasi. Sebelumnya, keempat pulau tersebut berada dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh, namun kini secara resmi masuk wilayah Sumatera Utara.
Menanggapi keberadaan warga di pulau-pulau tersebut, Bobby mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut, termasuk kepemilikan KTP warga.
"Kalau sekarang saya belum cek secara detail, ya, apakah di sana warganya ber-KTP Aceh atau Sumut, kami akan cek secara berkala," jelas Bobby.
Sebelumnya, pemberitaan di Serambinews.com menyebut keempat pulau tersebut "direbut" oleh Sumatera Utara, karena telah dibangun infrastruktur oleh Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil. Namun Bobby menegaskan, tidak ada bahasa 'rebut merebut' dalam prosedur penetapan batas wilayah resmi.
"Jadi di situ tidak bisa main bahasa rebut-rebut. Saya mau (pulau) ini, saya mau itu, gak bisa. Semua dibahas secara teknis dan sesuai aturan yang ada," tegasnya.*