JAKARTA -Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait polemik usulan gelar pahlawan nasional bagi Presiden RI ke-2, Soeharto.
Putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, itu menegaskan bahwa keputusan pemberian gelar bukan berada di tangan politikus atau publik semata, tetapi melalui kajian Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
"Ya, kan setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima," ujar Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Puan menegaskan, sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada dewan tersebut secara objektif.
"Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak," imbuhnya.
Sebelumnya, wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menuai pro dan kontra. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Reformasi 1998 menyatakan penolakan tegas terhadap usulan tersebut.
Dalam diskusi bertajuk "Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?", yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (24/5/2025), para aktivis menyampaikan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi.
"Kami bersepakat menolak. Ini jauh dari nilai-nilai yang dulu kita perjuangkan demi lahirnya reformasi 1998," kata Mustar Bonaventura, salah satu tokoh aktivis 98.
Menurut mereka, Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan nasional karena memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia dan represif terhadap gerakan rakyat pada masa Orde Baru.
Wacana ini memicu kembali memori kolektif bangsa atas luka sejarah masa lalu dan menyoroti pentingnya evaluasi kritis terhadap tokoh-tokoh nasional. Meski begitu, Puan menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga yang bertugas.*
(dc/j006)