TANGSEL -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa lahan seluas 127.000 meter persegi di Pondok Betung, Tangerang Selatan, merupakan milik sah negara yang dikuasai oleh BMKG melalui Sertifikat Hak Pakai.
Lahan tersebut sebelumnya diduduki oleh ormas GRIB Jaya, yang kini telah ditertibkan oleh pihak kepolisian.
"Tanah BMKG memiliki Sertifikat Hak Pakai atas nama BMKG dan tidak ada catatan konflik maupun sengketa," tegas Nusron saat dikonfirmasi, Minggu (25/5/2025).
GRIB Jaya Dituding Komersialisasi Lahan Milik Negara
GRIB Jaya sebelumnya berdalih bahwa mereka mengamankan lahan berdasarkan permintaan pihak yang mengaku ahli waris. Namun hal ini dibantah oleh Menteri Nusron.
"Aneh kalau ada yang tiba-tiba mengaku ahli waris. Kami sangat menyayangkan arogansi dan tindakan sewenang-wenang ormas tersebut," ucapnya.
Pihak Polda Metro Jaya telah menangkap 11 orang anggota GRIB Jaya yang diduga menguasai lahan itu secara ilegal selama 2 hingga 3 tahun terakhir. Mereka bahkan diduga mengkomersilkan lahan dengan menarik uang sewa lapak pedagang.
Tarif yang dipungut mencapai Rp 3,5 juta per bulan untuk lapak biasa dan hingga Rp 22 juta untuk penjual hewan kurban.
Putusan MA Perkuat Kepemilikan BMKG
Kepemilikan lahan oleh BMKG telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tertanggal 8 Januari 2007. Sertifikat tersebut terdaftar sebagai SHP No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, sebelumnya SHP No. 0005/Pondok Betung.
"Ini sudah sah secara hukum. Bahkan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan tak perlu lagi eksekusi karena semua putusan saling menguatkan," jelas Nusron.
Pihak BMKG kini telah memasang pagar dan kembali mengamankan lahan tersebut dengan pengawalan aparat keamanan.*