JAKARTA– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 yang mengatur tentang Perlindungan Negara bagi Jaksa dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Perpres tersebut memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk memperoleh perlindungan dari aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Harli Siregar.
"Iya benar," ujar Harli singkat, Kamis (22/5).
Perpres 66/2025 menyebut bahwa jaksa berhak mendapatkan perlindungan dari negara atas potensi ancaman terhadap diri, jiwa, maupun harta benda mereka, termasuk perlindungan terhadap anggota keluarga.
Rincian Perlindungan
Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa jaksa berhak atas perlindungan negara dari "ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda."
Pasal 3 menyatakan perlindungan diberikan atas permintaan dari institusi Kejaksaan. Adapun perlindungan dilakukan oleh Polri dan TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
Pasal 5 menekankan bahwa perlindungan dari Polri dapat diperluas hingga ke anggota keluarga, yang didefinisikan sebagai orang dengan hubungan darah hingga derajat ketiga, suami/istri, atau pihak yang menjadi tanggungan jaksa.
Bab III dari perpres ini mengatur perlindungan oleh TNI, yang meliputi: