JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali mencuat dan menjadi sorotan publik di Indonesia. Hingga 20 Mei 2025, tercatat sebanyak 26.455 kasus PHK terjadi di seluruh Indonesia.
Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, diikuti oleh Jakarta dan Riau. Sektor pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa menjadi yang paling terdampak dalam fenomena ini.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), terdapat lima faktor utama yang menyebabkan terjadinya PHK massal di Indonesia. Sebanyak 69,4% pengusaha menyebutkan penurunan permintaan hasil produksi sebagai penyebab utama. Selain itu, 43,3% pelaku usaha melakukan PHK akibat kenaikan biaya produksi yang tidak lagi dapat ditanggung, sementara 33,2% mengaku perubahan regulasi upah minimum menjadi pemicu gelombang PHK ini.
Tekanan dari produk impor dan adopsi teknologi juga menjadi faktor penting. Sekitar 21,4% pengusaha merasa tertekan oleh produk impor yang semakin banyak, sedangkan 20,9% melaporkan bahwa adopsi teknologi mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia.
Sektor pengolahan menjadi yang paling parah terdampak, dengan beberapa kasus besar terjadi di perusahaan-perusahaan tekstil. Grup Sritex dan anak perusahaan seperti Bitratex dan Primayudha resmi bangkrut setelah kalah dalam kasasi, yang menyebabkan lebih dari 10.600 karyawan kehilangan pekerjaan di pabrik-pabrik di Sukoharjo, Boyolali, dan Semarang.
Tak hanya itu, PT Sanken Indonesia juga akan menutup pabriknya pada Juni 2025 karena kalah bersaing secara teknologi, yang berujung pada PHK 459 karyawan. Dua pabrik Yamaha di Bekasi dan Jakarta juga mengumumkan akan menghentikan operasionalnya pada akhir 2025, yang mengancam 1.100 pekerja.
Sektor perdagangan besar dan eceran turut merasakan dampaknya. Penurunan permintaan pasar membuat banyak toko dan gerai tidak mampu mempertahankan seluruh tenaga kerjanya. Di sektor jasa, dua pabrik sepatu pemasok Nike, yakni PT Adis Dimension dan PT Victory Ching Luh di Tangerang, telah melakukan PHK terhadap 3.500 karyawan karena penurunan pesanan ekspor.
PHK massal ini menunjukkan betapa rentannya dunia kerja terhadap dinamika ekonomi dan perubahan teknologi. Untuk itu, pemerintah, pengusaha, dan pekerja diharapkan untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang dapat mengurangi dampak buruk PHK, salah satunya dengan kebijakan yang berpihak pada stabilitas lapangan kerja serta pelatihan keterampilan baru bagi pekerja yang terdampak.*
(bs/j006)