JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/5/2025), terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA).
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menyita tiga unit kendaraan roda empat. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
"Dari hasil kegiatan geledah tersebut, KPK atau tim penyidik menyita tiga kendaraan roda empat," ungkap Budi.
Meski demikian, Budi belum merinci jenis maupun pemilik kendaraan yang disita. KPK masih terus mendalami dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam perkara yang telah menyeret delapan orang sebagai tersangka.
"Saat ini sudah ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," tambah Budi, merujuk pada surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan sejak April 2025.
Menindaklanjuti pengungkapan kasus ini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot sejumlah pejabat yang diduga terlibat.
"Kami sebenarnya sudah mencopot orang-orang, pejabat-pejabat yang diduga terkait dengan kasus ini. Proses selanjutnya tentu kami serahkan kepada KPK," ujar Yassierli di Kantor Kemnaker, Selasa (20/5/2025).
Kementerian Ketenagakerjaan juga menyatakan akan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh KPK serta berkomitmen membersihkan lembaga dari praktik korupsi, khususnya dalam tata kelola izin TKA yang dinilai rawan penyimpangan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kebijakan tenaga kerja asing yang sensitif dan berdampak langsung pada sektor ketenagakerjaan nasional. KPK memastikan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap aliran dana dan peran masing-masing tersangka.*
(lp/j006)