JAKARTA– Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menegaskan tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025.
Sikap ini mencerminkan suara jutaan pengemudi online yang lebih memilih tetap on-bid demi menghidupi keluarga, dibandingkan terlibat dalam aksi yang dinilai bermuatan politik.
Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menyebut bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi harus dilakukan secara rasional, konstruktif, dan berbasis solusi nyata, bukan dengan demonstrasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online.
"Ekosistem ini sudah terbukti bertahan di tengah tekanan ekonomi global tanpa subsidi pemerintah. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya," tegas Fahmi, Senin (19/5/2025).
ORASKI menyatakan keberatan terhadap usulan DPR yang ingin membatasi potongan aplikasi maksimal 10 persen.
Menurut Fahmi, hal ini bukan solusi, melainkan bentuk intervensi yang bisa merusak mekanisme pasar.
"Urusan potongan aplikasi adalah ranah B2B. Solusi peningkatan kesejahteraan driver seharusnya berupa insentif pajak, subsidi kendaraan, serta edukasi berkelanjutan, bukan pengaturan tarif secara sepihak," imbuhnya.
Fahmi menambahkan bahwa jika intervensi seperti itu terus dipaksakan, maka aplikator bisa menutup layanan dan jutaan pengemudi akan kehilangan pekerjaan.
"DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya," tegasnya.
Sejauh ini ORASKI telah memperjuangkan kesejahteraan mitra pengemudi melalui pendekatan langsung dengan aplikator, mendorong sistem garansi pendapatan harian, serta memperjuangkan insentif non-politis bagi pengemudi.
Organisasi ini juga mengingatkan bahwa revisi UU Lalu Lintas seharusnya diarahkan pada peningkatan keselamatan dan layanan, bukan membatasi potongan atau mengatur tarif secara populis.