MEDAN– Ratusan driver ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro, Kota Medan, Selasa (20/5/2025).
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum yang melindungi hak dan kepentingan para pengemudi ojol di Indonesia.
Pantauan di lapangan, massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Ojol Demi Aspirasi Masyarakat (GODAM) memadati gerbang Kantor Gubsu sambil membawa poster berisi tuntutan.
Mereka menyuarakan keluhan terhadap kondisi kerja yang tidak menentu dan kebijakan aplikator yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Juru Bicara GODAM, Agam Zubir, dalam orasinya menyampaikan bahwa selama ini para pengemudi ojol belum memiliki perlindungan hukum yang jelas.
"Kami memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sumut agar segera mengintervensi dengan menerbitkan Perppu. Legislator saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan regulasi bagi driver ojol, maka perlu langkah tegas dari Presiden," ujar Agam.
Selain desakan terhadap pemerintah, massa juga menuntut agar perusahaan aplikator menghapus program promo dan layanan instan.
Menurut mereka, kebijakan tersebut membuat pendapatan driver semakin tidak layak.
"Promo dan program instan membuat tarif makin murah, tapi beban kerja makin tinggi. Ini jelas merugikan kami sebagai pengemudi," lanjut Agam.