JAKARTA— Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendadak menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan,
Senin (19/5/2025), guna berkonsultasi dan memastikan program-program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berjalan tanpa celah korupsi.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi diterima langsung oleh jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.
Dia menyampaikan bahwa kunjungannya fokus pada langkah pencegahan dan efisiensi tata kelola anggaran daerah.
"Kami pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar [Direktur Korsup Wilayah II KPK]," kata Dedi kepada awak media di Kantor KPK.
Realokasi Rp5 Triliun untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Dedi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan efisiensi besar-besaran dengan merealokasikan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk belanja rutin ke sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kelistrikan.
Salah satunya adalah belanja TIK sebesar Rp700 miliar yang kini dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru.
"Realokasi ini bertujuan agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan membiayai belanja yang tak memiliki kepentingan publik," jelasnya.
Termasuk juga realokasi anggaran perjalanan dinas menjadi pembangunan infrastruktur jalan dan pengadaan listrik untuk 240 ribu warga yang belum menikmatinya.
Dedi menyebut hampir Rp250 miliar disiapkan untuk menyambung listrik ke rumah-rumah warga dari sebelumnya hanya Rp9 miliar.