JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial tidak mengatur atau membatasi promosi gratis ongkir yang dilakukan oleh platform e-commerce.
Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Sabtu (17/5).
Menurut Edwin, peraturan tersebut hanya mengatur pemberian diskon ongkos kirim oleh perusahaan kurir, bukan subsidi ongkir dari e-commerce kepada konsumen.
"Perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce. Yang kami atur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket mereka, dan itu dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan," jelas Edwin.
Edwin menjelaskan bahwa pemberian diskon ongkir di bawah struktur biaya operasional kurir berpotensi menyebabkan kerugian bagi perusahaan logistik dan menurunkan kesejahteraan kurir.
Diskon semacam itu bisa menimbulkan praktik tidak sehat dalam persaingan bisnis logistik.
"Kita ingin menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat, berkelanjutan, dan adil. Kalau tarif terus ditekan tanpa kendali, maka kesejahteraan kurir yang jadi taruhannya. Ini yang ingin kita jaga bersama," ujarnya.
Edwin juga menekankan bahwa promosi gratis ongkir oleh e-commerce tetap diperbolehkan karena itu sepenuhnya merupakan kebijakan internal perusahaan.
"Kalau e-commerce memberikan subsidi ongkir sebagai bagian dari promosi, itu hak mereka sepenuhnya. Kami tidak mengatur hal tersebut," tambahnya.
Peraturan ini, lanjut Edwin, disusun melalui dialog dengan pelaku industri, asosiasi, serta para pemangku kepentingan.
Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan efisiensi pasar digital dengan perlindungan terhadap pekerja logistik, yang ia sebut sebagai "pahlawan logistik di era digital."