DENPASAR — Sebanyak 13 ribu pecalang dari 1.500 desa adat se-Bali memadati Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, pada Sabtu (17/5/2025), dalam perhelatan Gelar Agung Pecalang yang sarat akan semangat persatuan dan penegakan kearifan lokal.
Dengan balutan seragam hitam, kain saput poleng, dan udeng khas Bali, para pecalang tampil gagah dan kompak.
Bahkan, kehadiran 15 pecalang wanita dari Batukaru, Kabupaten Tabanan, turut menunjukkan bahwa pengabdian menjaga desa adat bukan hanya milik laki-laki.
Dalam aksi ini, para pecalang menyampaikan tiga pernyataan sikap yang menegaskan posisi mereka sebagai penjaga harmoni dan keamanan berbasis adat.
Pertama, mereka menolak kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berkedok menjaga keamanan namun justru melakukan tindakan premanisme, kekerasan, dan intimidasi yang mengganggu ketentraman masyarakat Bali.
Kedua, pecalang menyatakan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban dan menindak ormas yang melakukan pelanggaran hukum.
Ketiga, mereka mendukung sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat, yaitu SIPANDUBERADAT dan Bankamda sebagai bagian dari mekanisme pelestarian keamanan Bali secara kultural.
"Akhir-akhir ini banyak preman berkedok ormas yang membuat resah. Pecalang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum NKRI. Mereka tetap semangat ngayah walau tanpa bayaran," tegas Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.
Sukahet menyatakan, pihaknya akan mengupayakan agar pecalang se-Bali bisa mendapatkan insentif atas pengabdian mereka selama ini.
Ia juga menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Bali saat ini memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian adat dan budaya Bali.
"Pecalang adalah garda terdepan Bali. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan kesejahteraan mereka," ungkapnya.
Sekretaris Pasikian Pecalang Bali, Ngurah Pradnyana, menambahkan bahwa kegiatan ini muncul dari keresahan yang meluas di desa-desa adat terhadap keberadaan ormas berbau premanisme.