MEDAN -Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Darwis, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Sumut (Kadisdiksu) Alexander Sinulingga dalam dua kali undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sumut terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK 2025.
Menurut politisi dari Fraksi PKS itu, ketidakhadiran Kadisdiksu yang sudah dua kali diundang—yakni pada 7 dan 14 Mei 2025—menunjukkan kurangnya komitmen dan kepedulian terhadap transparansi program pendidikan di Sumut.
"Kami sangat menyayangkan sikap Kadisdiksu yang kami anggap tidak kooperatif dalam RDP. Ini menandakan ketidaksiapan dan bentuk pelanggaran etika pemerintahan, sekaligus melemahkan fungsi pengawasan publik," tegas Ahmad Darwis, Sabtu (17/5/2025).
Ahmad Darwis menegaskan bahwa persoalan teknis penerimaan siswa baru setiap tahun selalu menimbulkan polemik, sehingga penting dibahas secara terbuka bersama pihak Dinas Pendidikan untuk menyamakan persepsi dan solusi. RDP dianggap sebagai forum resmi dan strategis untuk menyusun program dan anggaran secara partisipatif dan akuntabel.
"RDP bukan sekadar formalitas. Ini ruang koordinasi penting antara DPRD dan OPD, khususnya menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pendidikan," tambahnya.
DPRD sebagai lembaga legislatif tidak hanya menyusun dan menyetujui peraturan daerah, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan program kerja OPD. Ketidakhadiran OPD, kata Darwis, bisa menghambat efektivitas pengawasan tersebut.
"Tanpa sinergi yang baik, rentan terjadi tumpang tindih program, duplikasi kegiatan, bahkan pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pelibatan DPRD dalam evaluasi dan perencanaan dapat memperkaya masukan dari dapil masing-masing anggota dewan yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Pelaksanaan APBD yang melibatkan pengawasan legislatif akan jauh lebih transparan dan akuntabel. Ini yang seharusnya dijaga," tutupnya.*
(ws/j006)