JAWA TIMUR -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan kemarahannya terhadap temuan dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Ara menegaskan akan menyerahkan langsung hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP ke Kejaksaan Negeri Sumenep untuk diproses hukum secara tuntas.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kalau ada yang korupsi, periksa! Kalau ada beking, sikat! Saya terbuka dan akan kawal kasus ini sampai selesai," ujar Ara, Jumat (16/5/2025).
Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan sejumlah penyimpangan serius dalam penyaluran bantuan BSPS senilai Rp109,8 miliar untuk 5.490 unit rumah di Sumenep pada tahun 2024. Beberapa modus dugaan korupsi yang ditemukan antara lain:
Suami dan istri dalam satu keluarga menerima bantuan secara terpisah.
Beberapa tukang belum dibayar, seperti kasus Suti'ah di Desa Babbalan.
Nota bahan bangunan dari toko UD Jiwa Penolong identik untuk 30 penerima.
Transfer mencurigakan dari penerima ke toko bangunan hingga Rp2 juta.
Rumah penerima bantuan ternyata rumah kedua di belakang rumah utama.
Spesifikasi bangunan tak sesuai standar, tembok dan kolom tidak dibuat.
Dana dikendalikan oleh kepala desa, meski seharusnya langsung ke rekening penerima.
Ara Gandeng Ketua Banggar DPR dan Bupati Sumenep