JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) atas kebijakannya mengirim siswa yang dianggap nakal ke barak militer milik TNI. Kebijakan ini menuai kritik tajam karena dinilai melanggar hak-hak anak serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Laporan disampaikan oleh Adhel Setiawan, salah satu orang tua siswa dari Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Adhel menolak keras metode pembinaan militer terhadap anak-anak yang dianggap bermasalah.
"Materinya juga enggak dikaji terlebih dahulu, dari sisi aspek psikologis maupun hak-hak anak," kata Adhel saat ditemui di kediamannya, Rabu (14/5/2025).
Orang Tua Resah: Tak Ada Transparansi dan Dasar Hukum
Adhel menyampaikan bahwa para orang tua tidak mendapatkan kejelasan mengenai materi apa saja yang diberikan TNI selama pembinaan. Ia menilai pendekatan militer tidak menjamin perubahan positif perilaku anak dan justru menimbulkan keresahan.
"Saya hanya berbicara sebagai orang tua. Sistem pendidikan kita sudah jelas aturannya, tidak perlu metode militer," tegasnya.
Ia menambahkan, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang mengatur penanganan anak dalam konflik hukum. Keterlibatan militer dianggap bertentangan dengan pendekatan pendidikan berbasis perlindungan anak.
Bentuk Kemunduran Peradaban?
Kebijakan Dedi Mulyadi tersebut juga dianggap oleh sejumlah pengamat sebagai kemunduran dalam pendekatan pendidikan dan perlindungan anak. Menurut Adhel, seharusnya pemerintah daerah fokus pada edukasi parenting bagi orang tua dan perbaikan sistem pendidikan, bukan menggunakan pendekatan keras dan represif.
"Kalau ada yang setuju, itu bentuk keputusasaan orang tua yang tidak lagi mampu menangani kenakalan anaknya," tutup Adhel.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pemerhati anak juga menyatakan akan memantau kebijakan ini lebih lanjut dan mendesak Komnas HAM untuk menyelidiki pelanggaran hak anak dalam praktik pembinaan berbasis militer.*
(bs/j006)