JAKARTA – Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, mengungkapkan kondisi kritis yang tengah dihadapi perusahaan pelat merah tersebut akibat semakin maraknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah operasional mereka.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/5/2025), Restu secara terbuka menyatakan bahwa PT Timah mengalami kesulitan menertibkan tambang ilegal, terutama pasca mencuatnya kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama termasuk Harvey Moeis.
"Sekarang hampir seluruh operasional perusahaan tidak dikendalikan secara langsung oleh PT Timah. Ini kami akui dan akan menjadi kewajiban kami untuk memperbaikinya," kata Restu di hadapan anggota dewan.
Ia menyebut sebagian besar pihak yang beroperasi di sekitar wilayah tambang PT Timah tergolong ilegal, namun rumit untuk ditindak karena sebagian besar pelakunya adalah masyarakat lokal.
Ratusan Kasus Tambang Ilegal
Data internal mencatat pada April 2025, terdapat:
- 175 kasus tambang ilegal di daratan Bangka
- 890 kasus di laut Bangka
- 110 kasus di daratan Belitung
Berbagai upaya telah dilakukan PT Timah, mulai dari penenggelaman kapal ponton ilegal, pengusiran pelaku dari wilayah IUP, hingga penyerahan pelaku ke pihak kepolisian.
Namun Restu mengakui upaya tersebut belum efektif menekan kegiatan ilegal yang semakin menggila.
Salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan adalah pengelolaan melalui koperasi, agar masyarakat bisa dilibatkan secara legal dan tertata.