JAKARTA -Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu masalah paling mendasar yang ditemukan adalah belum memadainya kebijakan anggaran sejak awal implementasi program ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam konferensi pers usai pertemuan internal di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/5).
"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April-lah, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka.
Yeka menilai bahwa berbagai kendala yang muncul seharusnya bisa diantisipasi sejak akhir 2024 melalui penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga program MBG dapat berjalan optimal mulai Januari 2025.
"Tetapi, kan, anggaran diselesaikan, selesai di Desember, harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop," tegasnya.
Selain persoalan teknis, Yeka juga menyoroti bahwa program MBG memiliki dimensi politik yang cukup tinggi.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BGN dalam menjalankan program di tengah berbagai keterbatasan.
"Tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," katanya.
Mulai Mei 2025, Ombudsman meminta agar tidak ada lagi hambatan terkait anggaran maupun keterlambatan pembayaran kepada para mitra pelaksana.
Salah satu kasus yang disorot adalah keterlambatan pembayaran oleh Yayasan Media Berkat Nusantara kepada dapur mitra di Kalibata, Jakarta Selatan, milik Ira Mesra Destiawati.