JAKARTA -Wacana kontroversial dilontarkan Dedi Mulyadi, calon Gubernur DKI Jakarta, yang menyebut akan menggaji setiap kepala keluarga (KK) di Jakarta sebesar Rp 10 juta per bulan jika terpilih nanti.
Pernyataan ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyebut perhitungan Dedi keliru dan jauh dari realitas fiskal daerah.
"Kang Dedi salah hitung. Kalau 2 juta kepala keluarga dikalikan Rp 10 juta per bulan, totalnya Rp 20 triliun setiap bulan. Dikalikan 12 bulan, berarti Rp 240 triliun setahun," ujar Chico, Senin (12/5/2025).
Menurut Chico, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta pada tahun 2025 hanya Rp 91,34 triliun. Bahkan dengan efisiensi maksimal sekalipun, angka tersebut tidak akan mampu menutupi wacana gaji fantastis yang diusulkan.
"Mungkin karena terlalu semangat, jadi meleset hitungannya," tambah Chico dengan nada santai.
Pemprov DKI sendiri telah melakukan penyisiran anggaran dan menghemat Rp 1,5 triliun demi efisiensi, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025.
Wacana ini pertama kali disampaikan Dedi saat menghadiri Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bandung, 6 Mei 2025 lalu. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa dari total sekitar 2 juta KK di Jakarta, seluruhnya bisa menerima gaji tetap dari APBD.
"10 juta penduduk, 2 juta KK. Itu bisa digaji Rp 10 juta, karena 10 juta kali 2 juta hanya Rp 20 triliun," ujar Dedi di hadapan peserta Munas.
Meski mengkritik perhitungan, Chico Hakim tetap mengapresiasi niat Dedi Mulyadi yang ingin menyejahterakan rakyat.
"Niatnya bagus, ingin menyejahterakan warga. Prinsip itu juga yang dipegang Pak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI saat ini," kata Chico.
Namun ia menekankan bahwa kebijakan publik harus dilandasi data yang akurat dan perhitungan fiskal yang realistis, bukan sekadar janji politik menjelang pemilihan kepala daerah.*