LANGKAT -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Independen Sumatera Utara (Sumut) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Langkat, Senin sore (5/5).
Aksi ini menuntut pencopotan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Langkat, Nuriansyah Putra, atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dana desa.
Koordinator aksi, Wahyu Ridoni, menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 80 desa di Kabupaten Langkat yang belum mencairkan dana desa mereka karena menolak membayar pungutan sebesar Rp1 juta per desa yang diduga dilakukan oleh oknum Dinas PMD.
"Kami datang untuk menyampaikan keresahan masyarakat desa. Pencairan dana desa tidak bisa dilakukan karena diduga ditahan akibat penolakan pungli," kata Wahyu dalam orasinya.
Massa juga mendesak Bupati Langkat untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas PMD, serta mendorong Kejaksaan Negeri Langkat turun tangan mengusut tuntas dugaan praktik korupsi tersebut.
"Kadis PMD harus bertanggung jawab dan mengundurkan diri karena cacat moral dalam kepemimpinan," tegas Wahyu.
Situasi sempat memanas ketika massa memblokade pintu masuk Kantor Bupati, menyebabkan sejumlah pegawai dan masyarakat tidak dapat masuk dan memilih balik arah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Langkat terkait tuntutan tersebut. Mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.*
(ms/J006)