BANDUNG -Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tengah menjadi sorotan publik akibat tiga kebijakan kontroversial yang dikeluarkan terkait masalah sosial di wilayahnya. Kebijakan ini mendapat kritik dari berbagai kalangan, mulai dari ancaman ormas hingga persoalan hak asasi manusia (HAM).
Berikut ini adalah tiga kebijakan Dedi Mulyadi yang kini menjadi perbincangan hangat:
1. Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme
Dedi Mulyadi baru-baru ini mengumumkan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di Jawa Barat. Keputusan ini segera memicu reaksi keras dari Hercules Rosario de Marshal, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB).
Hercules menilai kebijakan Dedi sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap ormas yang selama ini mendukungnya.
"Jika mencari masalah, kami akan datang. Puluhan ribu personel siap ke Gedung Sate," ancam Hercules dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (30/4/2025).
Satgas ini bertujuan untuk menanggulangi premanisme jalanan, pasar, dan industri di Jabar yang dianggap merugikan ekonomi masyarakat, terutama petani, pedagang, dan pengusaha. Dedi menegaskan, Satgas akan bertindak tegas namun tetap humanis, sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kebijakan Vasektomi untuk Penerima Bansos